BANDUNG - KPU Kabupaten Pangandaran mengikuti kegiatan Program Membahas Hukum (MH) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri #9 yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (5/11/2025).

Kegiatan kali ini mengangkat tema “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dengan menghadirkan narasumber dari Aparat Penegak Hukum, yang memaparkan materi bertajuk “Sinergitas KPU Provinsi Jawa Barat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kepemiluan” serta “Sharing Pengalaman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.”

Selain menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum, kegiatan ini juga diisi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI yang memberikan pemaparan mengenai Pembangunan Zona Integritas serta overview penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh satuan kerja (Satker) KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern melalui penerapan kartu kendali dan dokumen pendukung SPIP. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan meminimalisasi risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan.

Dari KPU Kabupaten Pangandaran, kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pangandaran beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran, bertempat di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran jajaran KPU Pangandaran menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung penguatan sistem pengawasan internal dan pembangunan zona integritas di lingkungan penyelenggara pemilu.

KPU Kabupaten Pangandaran terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas melalui pengelolaan tata kelola yang baik, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.