Berita Terkini

14

FOCUS GROUP DISCUSSION TERKAIT PENATAAN, PENDATAAN DAN KEARSIPAN BIDANG LOGISTIK

Pangandaran — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Penataan, Pendataan, dan Kearsipan Bidang Logistik, bertempat di Aula KPU Kabupaten Pangandaran, pada Selasa (18/11/2025). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya evaluasi pengelolaan logistik sebagai pijakan dalam memperkuat tata kelola Pemilu. “Focus Group Discussion ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pengelolaan logistik pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Daerah Tahun 2024, serta memastikan administrasi logistik berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu,” ujar Muhtadin. FGD menghadirkan dua narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pangandaran, Gumilar, yang memberikan perspektif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam penyampaiannya, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Gumilar, menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan tertib administrasi serta ketertelusuran logistik. “Penataan dan kearsipan logistik pemilu bukan hanya bagian dari administratif, tetapi juga wujud komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelancaran tahapan demokrasi. Kesbangpol terus berupaya mendampingi dan memperkuat koordinasi, agar setiap proses dapat terdokumentasi dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan ketika dibutuhkan,” ujar Gumilar. Ia menambahkan bahwa logistik merupakan salah satu unsur krusial yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemilu, sehingga penanganannya harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Iwan, menegaskan bahwa aspek pengawasan logistik harus menjadi perhatian bersama, mengingat logistik merupakan elemen sensitif yang menentukan integritas pelaksanaan pemilu. “Bawaslu berkepentingan memastikan seluruh proses, mulai dari pendataan, penyimpanan, distribusi, hingga pengarsipan logistik, dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip transparansi. Pengawasan yang kuat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan, serta untuk memastikan seluruh logistik tepat jenis, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu,” jelas Iwan. Ia juga menekankan bahwa evaluasi bersama seperti FGD ini merupakan langkah strategis untuk memetakan potensi kerawanan sekaligus memperkuat sistem pengawasan pada pemilu berikutnya. Diskusi berlangsung aktif dengan berbagai masukan dari peserta terkait mekanisme penyimpanan, pendataan ulang, serta pemanfaatan data logistik sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan logistik pada penyelenggaraan pemilu mendatang. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta unsur TNI/Polri, yang bersama-sama berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan logistik pemilu yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. #KPUMelayani #KPUPangandaran


Selengkapnya
24

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di SMAN 1 Parigi

PANGANDARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di SMAN 1 Parigi pada Senin (17/11/2025). Kegiatan ini dikemas melalui pelaksanaan Upacara Bendera, dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pangandaran, Maskuri Sudrajat, bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, Maskuri menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi para pelajar, khususnya dalam menghadapi pemilihan Ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada 21 November 2025. “Pemilihan Ketua OSIS bukan hanya seremonial sekolah, tetapi merupakan miniatur demokrasi yang mengajarkan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Melalui proses ini, kalian belajar bagaimana suara memiliki nilai dan bagaimana memilih adalah bentuk partisipasi yang menentukan masa depan organisasi,” ujar Maskuri. Lebih jauh, Maskuri mengingatkan bahwa sebagian besar pelajar SMAN 1 Parigi akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 mendatang, sehingga pendidikan demokrasi sejak dini menjadi sangat penting. “Kalian adalah calon pemilih baru yang akan menentukan arah perjalanan bangsa. Karena itu, mulailah membangun kesadaran berdemokrasi, pahami pentingnya menggunakan hak pilih, dan jadilah generasi yang kritis namun tetap bertanggung jawab dalam menyikapi informasi politik,” tambahnya. Sosialisasi ini merupakan bagian dari program berkelanjutan KPU Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda. KPU menilai bahwa memberikan pemahaman secara langsung kepada pelajar dapat menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi pada setiap tahapan pemilu. “KPU tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi bekerja sepanjang tahun untuk memastikan masyarakat, terutama pemilih pemula, memahami proses demokrasi secara benar. Edukasi ini penting agar mereka menjadi pemilih yang cerdas, tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan, serta mampu berkontribusi terhadap pemilu yang berintegritas,” jelas Maskuri. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM; Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; serta Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran. KPU Kabupaten Pangandaran berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program pendidikan pemilih, terutama bagi generasi muda, guna memperkuat pemahaman demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap penyelenggaraan pemilu. #KPUMelayani #KPUPangandaran


Selengkapnya
40

KPU Kabupaten Pangandaran Gelar Forum Konsultasi Publik dan FGD Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

PANGANDARAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertempat di Aula KPU Kabupaten Pangandaran, pada Selasa (11/11/2025). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan kualitas data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Melalui forum ini, kami berharap terbuka ruang dialog bagi seluruh pihak untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Keterlibatan aktif dari para stakeholder menjadi kunci terciptanya data pemilih yang valid dan terpercaya,” ujar Muhtadin. Lebih lanjut, Muhtadin menekankan bahwa keberhasilan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi lintas sektor. “KPU tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari pemerintah daerah, Bawaslu, aparat keamanan, serta instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap warga yang memiliki hak pilih dapat terdata dengan baik,” tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Mega Maulida selaku narasumber memaparkan mengenai tahapan dan mekanisme pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang saat ini tengah berlangsung. Pemaparan tersebut disambut dengan diskusi aktif dan partisipatif dari peserta yang memberikan berbagai masukan konstruktif untuk penyempurnaan proses pemutakhiran data. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pangandaran, Polres Pangandaran, serta Kodim 0625/Pangandaran. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan semangat kolaborasi dalam mewujudkan data pemilih yang valid sebagai dasar penting bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Pangandaran menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data pemilih secara berkelanjutan dengan prinsip transparansi, akurasi, dan partisipasi publik, demi terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. #KPUMelayani #KPUPangandaran #TemanPemilih


Selengkapnya
32

KPU Kabupaten Pangandaran Ikuti Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Jawa Barat Seri #9

BANDUNG - KPU Kabupaten Pangandaran mengikuti kegiatan Program Membahas Hukum (MH) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Provinsi Jawa Barat Seri #9 yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (5/11/2025). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dengan menghadirkan narasumber dari Aparat Penegak Hukum, yang memaparkan materi bertajuk “Sinergitas KPU Provinsi Jawa Barat dan Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Kepemiluan” serta “Sharing Pengalaman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.” Selain menghadirkan narasumber dari aparat penegak hukum, kegiatan ini juga diisi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI yang memberikan pemaparan mengenai Pembangunan Zona Integritas serta overview penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong seluruh satuan kerja (Satker) KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern melalui penerapan kartu kendali dan dokumen pendukung SPIP. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan meminimalisasi risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan. Dari KPU Kabupaten Pangandaran, kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pangandaran beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran, bertempat di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran jajaran KPU Pangandaran menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung penguatan sistem pengawasan internal dan pembangunan zona integritas di lingkungan penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Pangandaran terus berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas melalui pengelolaan tata kelola yang baik, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.


Selengkapnya
27

KPU Kabupaten Pangandaran Ikuti FGD Analisis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi Jawa Barat

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Analisis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, yang diselenggarakan di Aula Setia Permana pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan pembahasan dan analisis mendalam terkait penataan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui forum ini, berbagai masukan, data, dan pertimbangan teknis dibahas secara komprehensif guna memastikan proses penataan dapil berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, integritas, transparansi, serta keadilan bagi seluruh pemilih. Dalam kesempatan tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran diwakili oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, serta Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran. Kehadiran jajaran KPU Pangandaran merupakan bentuk komitmen lembaga dalam mendukung setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan akuntabel. FGD ini juga menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi antar KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat dalam memetakan potensi dinamika wilayah, jumlah penduduk, serta representasi politik masyarakat di setiap daerah pemilihan. Diharapkan melalui kegiatan ini, penataan dapil dapat menghasilkan konfigurasi yang lebih representatif, inklusif, dan proporsional, sehingga setiap suara masyarakat memiliki nilai yang setara dan bermakna dalam sistem perwakilan. KPU Kabupaten Pangandaran terus berkomitmen mendukung upaya mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta pelayanan kepada pemilih.


Selengkapnya
27

KPU Kabupaten Pangandaran Gelar Apel Pagi, Tekankan Evaluasi dan Inovasi Kinerja

PANGANDARAN – KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman kantor KPU Kabupaten Pangandaran pada Senin (03/11/2025). Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin. Dalam arahannya, Muhtadin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi dan kerja keras dalam melaksanakan berbagai program serta kegiatan kelembagaan selama beberapa waktu terakhir. Ia menegaskan pentingnya menjaga semangat kerja, kedisiplinan, serta terus berinovasi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Ketua KPU juga mengingatkan agar setiap divisi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi lintas bidang, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Lebih lanjut, Muhtadin menekankan bahwa pekerjaan di KPU tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif di lapangan serta pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial masyarakat. Hal tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas. Apel pagi diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangandaran, Pejabat Struktural, serta seluruh Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran. #KPUMelayani #KPUPangandaran


Selengkapnya